Komunike pertama kami akan mengajak kita semua untuk melihat dan memikirkan kembali bagaimana wujud demokrasi kotak suara di Indonesia. Apakah benar kita telah menikmati dan menjalankan demokrasi kotak suara yang tidak hanya dikuasai segelintir orang?

Hari ini masih tetap tidak berubah, awan mendung masih menyelimuti hari-hari kita – hantu bernama ketidakpastian kerja, hari tua dan jaminan sosial yang layak tidak pernah ada sejak “kemerdekaan” berkumandang di seantero bumi nusantara.

Mundur lebih jauh dari kata demokratis, organsiasi rakyat; serikat pekerja di berangus habis-habisan, rakyat di teror atas nama ketertiban.

Genap setiap 1/2 dekade akan berulang omong kosong besar Negara yang mencoba menghadirkan wajah demokrasi; sebuah karakter pemilihan umum yang selama ini kita rasakan pada dasarnya hanya memihak pada kelas _kapitalis (pengusaha), di sana para penerus nepotisme kekuasaan, mereka tiba-tiba hadir untuk memanipulasi dan berbicara di setiap sudut ruang tentang pentingnya demokrasi ketika pemilihan umum lima tahunan.

Ada banyak negara kapitalis yang disebut “maju” sering kali mengklaim bahwa pemilihan umum yang “demokratis” terjadi di dalamnya. Tetapi di beberapa di antaranya, perempuan baru saja mendapatkan hak untuk memilih, di beberapa negara lainnya mereka masih belum memiliki hak untuk memilih. Ada negara-negara kapitalis di mana hak ini terbatas pada mereka yang memiliki pendapatan tahunan tertentu, yang berarti bahwa di sana hanya orang-orang kaya yang dapat memilih, mereka yang memiliki pendapatan besar; di beberapa negara lain, tentara tidak memilih, tetapi daftar pemilihan juga dimanipulasi mencakup orang yang sudah mati.

Dengan metode-metode pseudo-demokratis ini, politik kapital (modal) yang dimonopoli kelas pengusaha bertujuan untuk membuat rakyat tetap berada dalam perbudakan, kemiskinan, dan kebodohan, dan melakukan eksploitasi yang paling kejam dan paling biadab terhadap rakyat.

Dengan metode-metode ini, modal yang hanya dimiliki segelintir orang bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat berbagai cara dan bentuk untuk mengacaukan, menekan, dan menghancurkan perlawanan dan perjuangan rakyat pekerja terhadap eksploitasi para pengusaha yang mengontrol jalannya pemerintahan.

Mereka berusaha menipu kita dengan permusuhan palsu sekali lagi dalam pemilu kali ini, memecah belah kita, menggunakan pemilu yang tidak adil untuk menipu rakyat, menciptakan ilusi dukungan rakyat, dan melegitimasi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menggunakan berbagai taktik jahat yang mencakup penindasan terhadap oposisi dari gerakan akar rumput dan memanipulasi hukum, media, administrasi pemilu, dan sumber daya kampanye.

Ketika gerakan oposisi seperti boikot pemilu diserukan kembali dari bawah, banyak dari kita yang mulai setuju dan berpendapat bahwa tidak ada gunanya lagi berpartisipasi dalam pemilu palsu tersebut karena tidak merubah apapun – terutama perihal kondisi sosial, ekonomi politik harian kita. Tapi apakah aksi boikot masih menjadi strategi taktik yang relevan?

Boikot merupakan salah satu pilihan, sebuah sikap yang tegas dan strategi ekonomi politik di mana individu atau kelompok menghindari partisipasi dalam suatu proses, misalnya pemilihan, atau menghindari penggunaan suatu produk atau jasa. Tujuan dari boikot biasanya adalah untuk mengekspresikan protes atau untuk mendorong perubahan bottom-up.

Berikut adalah beberapa fungsi aksi boikot;

1. Corong berpendapat; Boikot bisa menjadi cara efektif untuk mengekspresikan pendapat atau opini individu atau kelompok. Misalnya, dalam konteks pemilihan, golput bisa menunjukkan pendapat atau kekecewaan terhadap kandidat atau calon yang ada – dan mengajukan kandidat tandingan dari rakyat, bukan hanya nepotisme kelas penguasa.
2. Pendorong Perubahan; Golput juga bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan, memberikan nilai tawar antara rakyat dan pemerintah. Misalnya, jika golput pemilihan cenderung mendapatkan hasil yang buruk, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah dengan sistem pemilihan yang perlu diubah.
3. Penyebaran Informasi; Dalam konteks ekonomi, golput bisa menjadi cara untuk menyebarkan informasi tentang produk atau jasa. Misalnya, jika banyak orang golput penggunaan suatu produk atau jasa, ini bisa menjadi indikasi bahwa produk atau jasa tersebut memiliki masalah – Contoh baru-baru ini* kita telah mempraktekannya dalam melawan pendanaan Genosida Zionis terhadap Palestina.
4. Pengaruh Hukum; Dalam beberapa kasus, golput bisa menjadi cara untuk mengarahkan hukum. Misalnya, jika golput terhadap hukum tertentu menyebabkan hukum tersebut ditolak atau harus diubah, ini bisa menjadi indikasi bahwa hukum tersebut tidak lagi relevan, efektif atau memihak kepada kepentingan rakyat pekerja yang menjadi pelopor yang menggerakan ekonomi Negara.

Sekarang kita mengerti bahwa aksi boikot adalah praktek ekonomi politik yang beragam dan merupakan pilihan yang rasional! Boikot tidak harus berarti anti-pemerintah, anti-demokrasi – tapi justru merupakan aksi rakyat yang kritis dan berusaha mewujudkan demokrasi sejati.

Sekalipun kalian tetap memilih. Berhentilah menjadi bodoh dan di hancurkan atas nama loyalisme buta kepada partai. Partai yang dimiliki kelas kapitalis tidak pernah menyelamatkan kehidupan kalian. Partai-partai adalah mesin modern yang memecah belah rakyat; menjauhkan kita dari teman, saudara dan keluarga. Tidak lebih.

Distopia akan terus ada di pelupuk mata, selama kapitalisme masih bekuasa dan menjalankan mode produksi ekonomi kita.